PARIS – Gereja Katholik Prancis menyerukan penolakan terhadap pelarangan cadar. Mereka juga menyerukan agar negara-negara Eropa menghargai hak-hak kaum Muslim.
"Justru semakin dilarang, akan semakin banyak perempuan yang mengenakan pakaian itu," ujar Pastur Michel Santier, Ketua Dialog Lintasagama dalam Gereja Katholik Prancis. Menurutnya, sangat sedikit jumlah perempuan yang mengenakan cadar jika dibandingkan jumlah Muslimah Prancis secara keseluruhan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Parlemen Prancis dalam sebuah panel pekan lalu merekomendasikan pelarangan parsial terhadap penggunaan cadar. Bila rekomendasi itu diterima, maka cadar akan dilarang di rumah sakit, sekolah-sekolah, transportasi umum, dan kantor pemerintahan.
Menurut Santier, sudah semestinya negara melindungi minoritas, bukan malah sebaliknya. "Jika kita menginginkan negara mayoritas Muslim menghormati hak-hak minoritas Kristen atau Katholik, sudah semestinya negara kita membebaskan semua pemeluk agama untuk menjalankan keyakinannya, meski dia minoritas," ujarnya.

Santier menyesalkan panel yang dilakukan tanpa mengundang perwakilan agama, baik Islam, Kristen, maupun Yahudi. Padahal, panel itu dilakukan secara maraton selama enam bulan dan berakhir Desember. "Semestinya mereka juga meminta pertimbangan kami," ujarnya. Petinggi Yahudi juga dikabarkan tak setuju dengan pelarangan cadar ini.
Pelarangan cadar menjadi isu utama sejak Juni tahun lalu saat Presiden Nicolas Sarkozy kurang berkenan dengan hal ini. Kemungkinan besar, pemerintah akan segera memberlakukan aturan itu, seperti diisyaratkan oleh Claudia Gueant, tangan kanannya, yang menyebut "tengah mencari waktu yang pas untuk melegalkannya." Merujuk data Kementerian Dalam Negeri, sekitar 1.900 Muslimah Prancis kini mengenakan cadar. (Republika/Roy)