Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) serta Pengurus Pusat (PP) Muhammadyah meminta pemerintah Indonesia menggalang solidaritas dan opini internasional untuk membantu masyarakat minoritas Muslim atau kaum Uighur di Cina.
Hal ini ditegaskan Ketua PBNU KH Ridwan Lubis dan Ketua PP Muhammadiyah KH Yunahar Ilyas dalam kesempatan terpisah di Jakarta, Selasa (14/7).
''Pemerintah hendaknya ikut berpartisipasi mengatasi penderitaan saudara-saudara kita, kaum Uighur di Cina lewat diplomasi dengan pemerintah Cina, juga dengan dunia internasional,'' tegas kiai Ridwan.
''Tentunya tanpa bermaksud mencampuri urusan dalam negeri negara lain,'' tambahnya.
Pernyataan senada dilontarkan KH Yunahar Ilyas, Ketua PP Muhammadiyah.
''Pemerintah Indonesia harus mendesak dan 'menekan' pemerintah Cina untuk tidak bertindak represif dan diskriminatif pada warga Muslim di sana. Pemerintah harus menggalang sloidaritas internasional dan membangun diplomasi untuk menyelesaikan tindakan represif yang dilakukan di sana,'' tegas KH Yunahar.
Sementara itu Din Syamsuddin ketua PP Muhammadiyyah yang juga Wakil Sekjend World Islamic Peoples’s Leadership (WIPL) mendesak pemerintah Republik Rakyat China (RRC) untuk menghentikan pembantaian dan memberikan kebebasan beragama bagi umat Islam China sesuai dengan nilai-nilai HAM dan hak-hak sipil rakyat.
“Kita mendesak PBB untuk segera mengambil tindakan tegas dan memberikan sanksi terhadap pemerintah RRC. Kepada umat Islam se jagad untuk berdo’a bagi keselamatan muslim Uighur dan mengusahakan bantuan yang diperlukan” papar guru besar UIN Syarif Hidayatullah ini.

PERNYATAAN WORLD ISLAMIC PEOPLE'S LEADERSHIP TENTANG PEMBANTAIAN MUSLIM UIGHUR, CHINA

Sehubungan dengan pembantaian brutal atas Muslim Uighur di ProvinsiXanjiang oleh Tentara RRC yang telah menelan korban seribu lebih jiwa, danpelarangan bagi umat Islam untuk menunaikan shalat Jum'at, dengan ini atasnama World Islamic Peoples's Leadership/ WIPL (Kepemimpinan Rakyat IslamSedunia/ KRIS) saya menyatakan sbb:
1. Mengutuk keras pembantaian tersebut dan menganggapnya sebagai kejahatanterhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat. Pembantaian tersebutmerupakan genoisida dan pembersihan etnis dan agama (ethnic and religion'scleansing).
2. Mendesak Pemerintah RRC untuk menghentikan pembantaian tersebut danmemberi kebebasan beragama bagi umat Islam khususnya untuk menjalankanibadat sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan hak-hak sipil rakyat.
3. Mendesak PBB untuk segera mengambil tindakan tegas untuk menghentikanpembantaian tersebut dan memberi sanksi atas Pemerintah RRC agar tindakanbiadab tersebut tidak terulang lagi.
4. Menyerukan kepada OKI dan pemerintah negara-negara cinta damai danlembaga-lembaga kemanusiaan internasional untuk mendesak RRC memghentikanpembantaian tersebut dan memberi kebebasan kepada umat Islam Uighur untukmenjalankan ajaran agamanya.
5. Menyerukan umat Islam sedunia untuk berdoa bagi keselamatan umat IslamUighur dan mengusahakan memberi bantuan yang diperlukan.
Din SyamsuddinWak. Sekjen WIPL (mewakili Asia;Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Roy/muslimdaily)